| Opini | Masalah Kecerdasan Bangsa

Koran Tempo, 4/8/17

Masalah Kecerdasan Bangsa

 

M Alfan Alfian

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

 

Kalau kita baca media, sederet peristiwa menyembul beraneka. Apakah pro-kontra Perppu ormas yang bermaksud memproteksi ideologi Pancasila, ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP oleh KPK, atau aksi walk out tiga fraksi dalam pengesahan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Belum lagi, soal kurang jelasnya siapa penyiram air keras Novel Baswedan, penyelundupan narkoba berton-ton, polemik utang biaya insfrastruktur, terorisme, tenaga kerja di luar negeri, perbatasan wilayah, politik identitas, penggadaan uang secara gaib Dimas Kanjeng, dan ratusan berita lain yang datang pergi.

Itu semua memang bisa dipilah-pilah sebagai juga masalah pemerintah, masalah DPR, KPK, partai politik, kepolisian dan sebagainya di ranah nalar lembaga, tetapi juga ada masalah pelik di nalar publik. Kalau dirangkum, itulah mozaik masalah bangsa yang wajahnya tengah penuh keruwetan.

Sejauhmana peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan filosofi Preambule UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa? Mengapa Para Pendiri Bangsa memilih kata mencerdaskan ketimbang memintarkan? Mengapa pula kata "kehidupan" terselip di antara mencerdaskan dan bangsa? Mengapa yang hendak dicerdaskan, kehidupan bangsa? Pertanyaan-pertanyaan demikian sering terlewatkan dalam ritme hidup kita sebagai bagian dari bangsa.

Saya sepakat dengan pandangan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tak sekadar mengilhami Pasal 32 konstitusi yang terfokus pendidikan dan kebudayaan, tetapi jauh lebih mendalam lagi maknanya. Ia terkait kecerdasan seluruh elemen bangsa, termasuk antarpenyelenggara negara, rakyat, dan hubungan-hubungannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerdas itu "sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran". Mencerdaskan ialah "mengusahakan dan sebagainya supaya sempurna akal budinya; menjadikan cerdas". 

Ada dua perspektif yang bisa kita uraikan dalam hal ini. Pertama, kecerdasan itu harus ada di semua elemen dan segmen kebangsan kita. Hanya dengan posisi atau kondisi cerdaslah yang satu bisa mendorong yang lain untuk juga cerdas. Jadi harus ada substansi kecerdasan masing-masing. Ini mengingatkan pada petuah Jenderal Sudirman, "Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian." Kesucian itulah basis ketulusan.

Kedua, kita bisa memaknai "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai pola hubungan antarelemen bangsa. Derivasinya beragam: antara negara dan rakyat, antarlembaga negara, antarrakyat semua lapisan, antara birokrat dengan yang dilayaninya, antarpartai, antarormas, dan sebagainya. Pola hubungan itu bersifat "empan papan", yang cerdas, sesuai proporsi dan tentu tidak dalam semangat saling menjatuhkan. Bahasa manajemen modernnya, hubungan yang sinergis, saling menguatkan dalam hal-hal kebaikan dalam kehidupan bangsa. Itulah hakikat, kalau bukan implementasi "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Karena makna cerdas melibatkan akal budi, relevanlah syair Syauqi Bey yang dialihbahasakan Buya Hamka berikut: Tegak rumah kerana sendi//runtuh sendi rumah binasa//sendi bangsa ialah budi//runtuh budi runtuhlah bangsa. Maka, pentinglah menjaga kecerdasan masing-masingnya, saling interaksinya demi kebaikan bangsa. Kecerdasan bukan semata kepintaran, tetapi juga ketulusan, kejujuran. 

Kecerdasan dalam berbangsa itulah patriotisme. Maka, dalam hal ini perkataan Jenderal Sudirman berikut kembali relevan, bahwa, "Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah!" Yang patriotis tak bakal menyerah di lembah atau tersesat dalam labirin kebodohan. 

Sudah banyak uraian budayawan tengarai tentang bangsa yang tak sedang krisis kepintaran, karena banyak kaum terdidik dan profesional, tetapi tekor ketulusan, kejujuran. Banyak yang pintar tapi rakus, korup. Pintar untuk membodohi yang lain yang notabene membodohi kehidupan bangsa. Mereka bernaung dalam suatu departemen pembodohan dan antikebudayaan tak tampak tapi efektif daya rusaknya,menggerogoti, menghambat laju, apa yang dikampanyekan pemerintah sebagai suatu revolusi mental.

Kita bukan bangsa bodoh, atau setidaknya tak rela kalau dikatakan seperti itu. Kendatipun tak bermaksud menyepelekan gizinya, Bung Karno pernah sesumbar, "Kita bukan bangsa tempe!" Kini kita memang sudah melampaui era, meminjam Nurcholish Madjid, booming sarjana. Kendati rupa-rupa masalah pendidikan kita jumpai, tetapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Dapat dimaklumi manakala fokus pendidikan karakter dipandang penting untuk zaman kita, karena yang diinginkan bukan peserta didik yang sekadar pintar, tapi cerdas.

Kita berikhtiar segenap dimensi kehidupan bangsa ini cerdas, termasuk dalam menjaga keutuhan bangsa dalam ritme demokratis. Kecerdasan demokratis penting di tengah serba godaan antidemokrasi. Tapi demokrasi harus terkelola pula secara cerdas, agar tak justru membuat jalan musibah. Kita tak bisa membayangkan bangsa yang plural ini dikelola tanpa demokrasi yang bermaslahat.

Apabila tunjauannya politik praktis, setiap kelompok bisa saling mengklaim sudah dalam rel mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua merasa paling benar, kendati tanpa ketulusan. Kerap politik hanya tontonan membingungkan. Pemilu yang demokratis menjadi penting sebagai bentuk lain mahkamah sejarah. Para politisi dinilai rakyat dan dijatuhkan hukuman atau diberi kepercayaan. Tetapi rakyat pun adakalanya menyedihkan kondisinya, permisif dan rabun oleh serangan virus pragmatisme transaksional yang membabi buta.

Maka lawan utama kita, di atas rupa-rupa masalah bangsa, ialah kebodohan dan pembodohan, sebagai lawan kecerdasan dan pencerdasan. Maka, kalaulah Gundala Putra Petir sebagai salah satu tokoh komik Indonesia harus hadir kembali, maka di dadanya perlu ditulis kalimat, "Mencerdaskan kehidupan bangsa!" Tetapi, masalahnya tentu jauh melampaui jargon tersebut.**